---

ANGGARAN DASAR (AD)

HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA (HIMMADIKA) PERIODE 2025

---

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA (HIMMADIKA) PERIODE 2024

---

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Status Keanggotaan

Keanggotaan Himmadika terdiri atas:
a. Anggota, yaitu seluruh Mahasiswa Program Studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP  UNS;
b. Pengurus, yaitu anggota yang secara resmi terdaftar dalam struktur kepengurusan  Himmadika;
c. Dewan Penasihat Organisasi yang selanjutnya disingkat DPO, yaitu anggota yang  dipilih untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pengurus.

Pasal 2
Masa Keanggotaan

Masa keanggotaan Himmadika yaitu selama menjadi Mahasiswa Program Studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP UNS.

Pasal 3
Sebab Masa Habis Keanggotaan

Masa keanggotaan habis apabila tidak menjadi Mahasiswa Program Studi S-1 Pendidikan  Matematika FKIP UNS.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4
Hak

Hak anggota:
a. Setiap anggota berhak memilih ketua umum, koordinator DPO, dan tim formatur  dalam RMP dan/atau RIMP; 
b. Setiap anggota berhak menjadi  pengurus Himmadika;
c. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan yang adil; 
d. Setiap anggota berhak berperan serta secara aktif dalam kegiatan keanggotaan  Himmadika;
e. Setiap anggota berhak mengetahui AD/ART.

Pasal 4
Kewajiban

Kewajiban anggota:
a. Setiap anggota wajib menjaga dan menjunjung nama baik Program Studi S-1  Pendidikan Matematika FKIP UNS;
b. Setiap anggota wajib menjaga dan menjunjung nama baik  organisasi Himmadika;
c. Setiap anggota wajib menaati dan menjalankan AD/ART.

BAB III
SANKSI ANGGOTA

Pasal 6

Kewajiban anggota:
1. Setiap anggota yang melalaikan kewajibannya akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan akan dimusyawarahkan dengan atau tanpa birokrasi Program  Studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP UNS.
3. Sanksi yang  dikenakan tanpa melibatkan birokrasi akan ditentukan melalui musyawarah  pengurus.

BAB IV
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 7
Pengurus

1. Pengurus Harian Tetap
   Pengurus Harian Tetap yang selanjutnya disingkat PHT terdiri dari ketua umum,  sekretaris umum, bendahara umum, dan ketua bidang.
2. Staf
   Staf adalah pengurus yang membantu sekretaris umum, bendahara umum, dan  ketua bidang dalam melaksanakan kinerjanya.

Pasal 8
Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

1. Ketua  umum dipilih dalam RMP dan/atau RIMP.
2. Wakil ketua umum dipilih oleh ketua umum bersamaan pemilihan ketua bidang.
3. Sebelum terlantiknya ketua umum periode baru, ketua umum demisioner pada periode  sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum. 
4. Apabila ketua umum tidak dapat melaksanakan tugasnya/nonaktif, maka wakil ketua umum diangkat pengganti ketua umum dan tugas wakil ketua umum ditangguhkan dalam RIMP.
5. Sebelum terlantiknya wakil ketua umum periode baru pelaksanaan tugas wakil ketua umum ditangguhkan.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 9
Masa Jabatan Pengurus

1. Masa jabatan pengurus yaitu datu periode kepengurusan
2. Satu periode kepengurusan adalah kurang lebih 12 bulan kalender masehi

Pasal 10
Sebab Habis Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan pengurus habis apabila:
a. Selesai satu periode kepengurusan;
b. Diberhentikan dari kepengurusan Himmadika dengan persetujuan bersama ketua  umum, DPO, dan pembina;
c. Mengundurkan diri dengan persetujuan bersama ketua umum, DPO, dan pembina;
d. Tidak menjadi mahasiswa Program Studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP UNS;
e. Meninggal dunia.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUSAN

Pasal 11
Tugas

Tugas pengurus Himmadika adalah:
a. Berperan secara aktif dalam kegiatan Himmadika;
b. Menyusun dan melaksanakan program kerja;
c. Mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam RMP yang diwakili ketua umum.

Pasal 12
Wewenang

Wewenan pengurus Himmadika adalah:
a. Menjalin kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain;
b. Membuat kebijakan yang dianggap perlu untuk keberlangsungan organisasi dengan  persetujuan ketua umum.

BAB VII
SANKSI PENGURUS

Pasal 13

1. Setiap pengurus yang lalai terhadap tugasnya akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang akan dikenakan ditentukan dalam Rapat Harian Tetap

BAB VIII
DPO

Pasal 14
Koordinat DPO Himmadika

1. Koordinator DPO dipilih melalui RMP dan/atau RIMP.
2. Koordinator DPO dapat membentuk struktur DPO sesuai kebutuhan atas pertimbangan  ketua umum.
3. Apabila koordinator DPO tidak dapat melaksanakan tugasnya/nonaktif maka  digantikan oleh penanggung jawab sementara DPO yang dipilih melalui musyawarah  anggota DPO sampai koordinator DPO yang baru dipilih melalui RIMP.

Pasal 15
Anggota DPO

1. Anggota DPO Himmadika adalah demisioner yang dipilih oleh koordinator DPO  dengan pertimbangan ketua umum dan sekurang-kurangnya pernah menjabat selama  dua periode kepengurusan.
2. Jumlah anggota DPO minimal 5 orang yang ditentukan oleh koordinator DPO atas pertimbangan ketua umum.

Pasal 16
Masa Keanggotaan DPO

Masa keanggotaan DPO adalah:
a. Masa keanggotaan DPO adalah satu periode kepengurusan;
b. Apabila anggota DPO mengundurkan diri sebelum periode kepengurusan berakhir, maka dilakukan mekanisme penggantian anggota yang diatur dalam permusyawaratan yang dilakukan oleh koordinator DPO atas pertimbangan ketua umum.

Pasal 17
Sebab Habis Masa Keanggotaan DPO

Masa jabatan DPO habis apabila:
a. Selesai satu periode kepengurusan;
b. Diberhentikan dari keanggotaan DPO atas persetujuan koordinator DPO atas pertimbangan ketua umum;
c. Mengundurkan diri atas persetujuan koordinator DPO dengan pertimbangan ketua  umum;
d. Tidak menjadi mahasiswa Program Studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP UNS;
e. Meninggal dunia

BAB IX
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPO

Pasal 18
Fungsi DPO

DPO merupakan badan penasihat yang memiliki dua fungsi, yaitu:
a. Fungsi pendampingan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pengurus;
b. Fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pengurus.

Pasal 19
Tugas DPO

a. Memberikan pendampingan kepada PHT Himmadika;
b. Mengawasi kinerja pengurus dalam pelaksanaan organisasi;
c. Melaporkan kinerjanya dalam RMP yang diwakili oleh koordinator DPO;
d. Ikut serta dalam rapat kerja dan sidang pleno.

Pasal 20
Wewenang DPO

Mendapatkan informasi terkait perkembangan organisasi melalui PHT Himmadika.

BAB X
PEMBINA

Pasal 21
Pelindung

Pelindung adalah kepala program studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP UNS

Pasal 22
Pembina

Pembina adalah dosen Program Studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP UNS yang  disetujui oleh Kepala Program Studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP UNS.

BAB XI
LAMBANG ORGANISASI DAN MAKNA

Pasal 22
Lambang Organisasi

Pasal 24
Makna Lambang

Makna gambar lambang pada pasal 23 adalah sebagai berikut:
Elips : Kebersamaan tekad mahasiswa Program Studi S-1 Pendidikan Matematika untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. 
Buku : Sumber ilmu pengetahuan. 
Warna kuning pada buku : Kebahagiaan dan optimisme.
Satu bintang keemasan : Mahasiswa Pendidikan Matematika akan senantiasa melaksanakan asas religius intelektual. 
Segitiga Merah : Himpunan Mahasiswa tidak lepas dengan civitas academica (mahasiswa, dosen, dan karyawan). 
Jangka : Kepastian langkah menuju intelektual.
Warna ungu pada jangka : Kemajuan dan kesejahteraan.  
Warna latar belakang hitam putih : Keseimbangan.
Tulisan Himmadika : Identitas organisasi.

BAB XII
RMP

Pasal 25
Kedudukan

RMP merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi.

Pasal 26
Waktu

RMP diselenggarakan sekali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 27
Pelaksanaan

1. RMP sah apabila dihadiri oleh minimal sepertiga dari jumlah anggota.
2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi maka RMP diundur 2×10 menit dengan setiap pengurus mengupayakan menghadirkan calon peserta sidang dan selanjutnya dinyatakan sah.

Pasal 28
Peserta

Peserta RMP adalah pengurus, DPO, anggota Himmadika dan tamu undangan.

Pasal 29
Kekuasaan dan Wewenang

Kekuasaan dan wewenang RMP adalah:
a. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum Himmadika;
b. Meminta pelaporan kinerja DPO Himmadika oleh koordinator DPO;
c. Meninjau dan menetapkan AD/ART;
d. Meninjau dan menetapkan Garis-garis Besar Aktivitas Organisasi (GBAO) Himmadika;
e. Menetapkan struktur dan mekanisme kerja serta rekomendasi;
f. Memilih dan menetapkan ketua umum, koordinator DPO, dan tim formatur Himmadika.

BAB XII
RMP

Pasal 30

Dalam keadaan luar biasa, RMP dapat dilakukan menyimpang dari pasal 25 yang selanjutnya  disebut RIMP.

Pasal 31

1. RIMP merupakan forum tertinggi organisasi yang diselenggarakan jika ketua umum  dan/atau koordinator DPO berhalangan tetap.
2. RIMP dapat dilaksanakan atas inisiatif dari minimal sepertiga anggota.
3. RIMP dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah  anggota.
4. Kekuasaan dan wewenang RIMP:
   a. Memilih dan mengangkat ketua umum dan/atau koordinator DPO selanjutnya;
   b. Mendengarkan pandangan DPO/ pembina;
   c. Membubarkan organisasi Himmadika yang sah.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam RMP dan/atau RIMP.
2. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir dalam RMP dan/atau RIMP

BAB XV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 33

1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila diperlukan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian  dalam ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran  Rumah Tangga.